Ranperda Pertanggungjawaban APBD Sumbar 2021 Disahkan

SUMBAR, - DPRD Sumbar sepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pertanggungjawaban APBD Sumbar Tahun Anggaran 2021, menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Sumbar, Selasa (12/7/2022).

Baca juga: Tim Verifikasi Perpustakaan RI Tinjau Lokasi Pembangunan Pusda di Kota Pariaman

Paripurna yang sempat tertunda pada Jumat (8/7/2022) lalu karena peserta rapat tidak kuorum itu, dipimpin langsung Ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi para wakil ketua dan dihadiri Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy.

Persetujuan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021 ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi Sumbar.

Baca juga: Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Rakernas Apeksi) XV di Padang

Ketua DPRD Supardi dalam pidatonya mengingatkan Pemprov Sumbar agar segera menyampaikan Ranperda pertanggungjawaban APBD 2021 kepada Menteri Dalam Negeri, paling lama tiga hari setelah adanya persetujuan bersama.

“Kami ingatkan kembali kepada Pemprov untuk segera melakukan penyusunan dan pelaporan ranperda agar tidak melanggar ketentuan yang sudah diatur pada undang undang dan lainnya” Ucap Supardi.

Baca juga: Disdikbud Pesisir Selatan Terapkan Program Belajar Merdeka, Ini Keunggulannya

Sementara itu Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah membahas dan menyetujui Ranperda dimaksud.

Kritik dan saran yang membangun dari DPRD, menurut Audy, akan menjadi catatan penting dalam pelaksanaan APBD tahun berikutnya. Sekaligus menjadikan acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan sosial masyarakat di masa mendatang.

Baca juga: Bantuan PDU Sampah dari Pemerintah Pusat untuk Kota Pariaman Belum Beroperasi

“Segera akan diserahkan ke Mendagri untuk dievaluasi dan diharapkan tidak akan ada kendala yang berarti. Sehingga Pemprov dapat fokus pada tugas lain dan bisa membahas RAPBD tahun 2023 dan perubahan APBD tahun anggaran 2022, ” kata Audy.(**)